(Foto: Sulthan Alfaraby, Dok. Liputan 23)
BANDA ACEH - Seperti diketahui bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan suap terkait Bansos Corona. Kurang dari 2 pekan sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka kasus berbeda.
Dikutip dari merdeka.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri mengatakan, penerimaan suap terhadap Juliari bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun, untuk total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Untuk memuluskan itu, Juliari menerima fee dari tiap-tiap paket bansos.
"Sangat kita sayangkan, yang dimana mereka yang bergelimang harta harusnya tidak dijerat kasus tersebut karena kondisi kehidupan yang serba tercukupi atau kondisi finansial yang lebih. Apalagi jabatannya sebagai menteri. Kita selaku pemuda tentunya mendukung upaya KPK untuk memberantas segala kejanggalan yang ada demi menyelamatkan nasib Indonesia ke depannya", ujar Sulthan Alfaraby, Minggu (06/12/2020).
Aktivis mahasiswa Aceh tersebut juga mengajak kepada seluruh elemen di pemerintahan agar sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan mereka.
"Kita sangat berharap mereka ini benar-benar menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan dan jangan main-main dengan nasib rakyat. Apalagi, ini sudah dua menteri yang dipermasalahkan oleh KPK, mau dibawa kemana nasib negeri ini ke depannya?", ujarnya heran.
Sulthan Alfaraby juga meminta kepada KPK agar terus mengusut tuntas segala permasalahan serupa yang terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh.
"Kita juga berharap kepada KPK agar terus bersemangat tanpa menyerah dalam mengusut tuntas segala permasalahan ini dan juga mengusut kasus-kasus lainnya. Dalam hal ini, kita juga berharap agar KPK melihat-lihat juga ke Aceh", tutupnya.
