Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat membuka secara resmi Investment Planning Forum 2021, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, di Aula Serbaguna Setda Aceh, Rabu (10/3/2021).
“Kita semua serta seluruh rakyat Aceh sangat berharap Aceh akan menjadi destinasi investasi utama di Kawasan Indo-Pasifik, karena hal ini akan berimbas pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan tetap berkomitmen demi mewujudkan cita-cita tersebut,” ujar Mawardi.
Sebagaimana diketahui, investasi merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh, karena investasi dapat menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas/jasa unggulan serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Berdasarkan keyakinan tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan realisasi investasi menjadi indikator kinerja daerah. Kinerja investasi Aceh selama dua tahun terakhir mengalami perbaikan yang signifikan.
“Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh pada tahun 2019 dan 2020 berhasil dilampaui. Pada tahun 2019 Aceh berhasil meraup investasi sebesar Rp. 5,8 triliun dan meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 9,1 triliun. Sektor yang menjadi kontributor utama dari peningkatan realisasi investasi dua tahun tersebut adalah kontruksi dan kelistrikan,” ungkap Mawardi.
Kedua sektor ini, sambung Mawardi, masih merupakan investasi yang digerakkan oleh pemerintah (Government-Led Investment), yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Karena itu, stok investasi perlu dicari lebih banyak lagi, terutama yang berbasis swasta sebagai antisipasi berakhirnya stok investasi dari proyek strategis nasional.
“Kita sangat berbesar hati bahwa baru-baru ini, Bapak Gubernur Aceh telah menandatangani letter of intent (LoI) dengan Calon Investor dari Uni Emirat Arab yang berminat untuk melakukan investasi di sektor pariwisata hingga angka triliunan rupiah di Pulau Banyak.
Oleh karena itu, dukungan semua pihak tentu sangat dibutuhkan agar minat investasi ini dapat segera terealisasi menjadi investasi yang sebenarnya, imbuh Mawardi.
Mawardi mengungkapkan, Aceh mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan lokasi. Terletak di jalur perdagangan dunia dan berada dalam kawasan strategis yang kerap menjadi sumber kontestasi dunia. Kawasan Indo-Pasifik, terutama Kawasan Lautan Hindia, telah menjadi pertarungan geopolitik, geostrategis dan geoekonomi kekuatan-kekuatan ekonomi di dunia.
Bahkan, Republik Rakyat Tiongkok telah mendeklarasikan “One Belt One Road (OBOR)” yang menjadikan Lautan Hindia sebagai tulang punggung rantai pasok ekonomi negara adidaya kedua di dunia. Amerika Serikat bersama sekutunya Australia, Jepang dan India, sering disebut “The Quad” juga memback-up kawasan ini sebagai kawasan Indo-Pasifik yang bebas, damai dan sejahtera.
Mawardi menambahkan, kontestasi hegemoni global ini tentu berimbas positif bagi negara atau daerah di kawasan Indo-Pacifik, karena akan menjadi rebutan bagi negara-negara tersebut untuk menempatkan jejaknya, termasuk jejak ekonomi atau investasi.
“Aceh sebagai wilayah yang terletak di jantung kawasan ini perlu memanfaatkan kondisi ini melalui penyediaan destinasi investasi yang berdaya saing. Namun harus dipahami, keunggulan komparatif lokasi tidaklah cukup. Aceh perlu mempunyai keunggulan kompetitif bagi investasi, terutama dalam hal easy of doing business atau kemudahan berusaha,” kata Mawardi berpesan.
Mawardi menyebutkan, tema mewujudkan Aceh sebagai Destinasi Investasi di Kawasan Indo pasifik merupakan hal yang relevan untuk dibahas pada kesempatan ini. Forum perencanaan investasi ini diharapkan akan menghasilkan rumusan intervensi Pemerintah baik Pusat, Aceh dan Kabupaten/Kota untuk penguatan daya saing investasi di Aceh, terutama untuk kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, serta biaya investasi yang efisien.
“Selain kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, serta biaya investasi yang efisien, hal lain yang penting bagi dunia investasi adalah stabilitas politik dan keamanan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh sangat mengharapkan dukungan dari mitra pemerintah baik legislatif serta aparat penegak hukum untuk dapat menjamin Aceh sebagai destinasi yang aman dan nyaman untuk berinvestasi,” pungkas Mawardi.
Sementara itu, Martunis selaku Plt Kepala DPMPTSP dalam laporannya menyatakan, kehadiran pemangku kebijakan lintas sektor dalam pertemuan ini menunjukkan bahwa investasi membutuhkan kerja bersama lintas instansi, karena investasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta intervensi dalam rangka mencapai target investasi di tahun 2022. Karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh telah mengamanatkan realisasi investasi Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp7,3 triliun. Untuk mencapai target tersebut tidak ada cara lain kecuali kolaborasi lintas sektor yang berpadu serasi dalam setiap kebijakan investasi,” ujar Martunis.
Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Moris Nuaimi, Direktur Perencanaan Infrastruktur, Deputi Perencanaan Penanaman Modal dari BKPM, serta Cut Mahmud Aziz akademisi dari Universitas Al-Muslim.**
